WORLD BANK

Revolusi Paradigma Pembangunan Bank Dunia

Revolusi yang nyaris tanpa gema dan tak ada reaksi keras. Dukungan pun hampir tak terdengar karena dunia lebih disibukkan dengan berbagai isu lain, seperti pencetakan dolar Amerika Serikat (AS) yang diduga akan menambah deras arus uang ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.

Dunia seolah-olah acuh tak acuh dengan revolusi diamdiam yang dilakukan Bank Dunia, suatu institusi yang sangat berpengaruh pada perekonomian dunia, khususnya negara berkembang.

Begitu juga di Indonesia, apalagi akhir-akhir ini disibukkan dengan adanya bencana alam ganda, tsunami di Pulau Mentawai dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta. Namun, adanya bencana alam ini dan berbagai bencana alam lain yang diduga akan terus menjenguk, Indonesia seharusnya memberi dukungan pada revolusi yang dilakukan Bank Dunia.

Robert Zoellick, Presiden Bank Dunia, pada 28 Oktober lalu mengumumkan suatu revolusi paradigma pengukuran pembangunan. Bank Dunia akan menggunakan statistik baru untuk mengukur pembangunan ekonomi, khususnya perekonomian negara berkembang.

Statistik ini memasukkan kekayaan alam dan kondisi lingkungan hidup dalam pengukuran kekayaan nasional. Selama ini kekayaan nasional tidak mencakup kekayaan alam dan lingkungan hidup.

Ekspor batu bara, misalnya, jelas mengurangi kekayaan alam dan merusak lingkungan hidup. Tetapi, sampai saat ini berkurangnya kekayaan alam dan kerusakan lingkungan hidup tidak dimasukkan dalam menghitung sumbangan batu bara pada perekonomian.

Akibatnya, kita terkesima dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan melajunya ekspor batu bara. Kita lupa bahwa kita belum menghitung biaya penyusutan industri batu bara ini.

Kita melupakan hal yang amat dasar dalam perhitungan keuntungan dan kekayaan. Selama ini kita sering berdebat, mana yang harus diprioritaskan, pertumbuhan ekonomi atau kekayaan alam/lingkungan hidup?

Dikatakan bahwa perhatian pada kekayaan alam/lingkungan hidup akan mengurangi pertumbuhan ekonomi, padahal pertumbuhan ekonomi mutlak untuk menurunkan kemiskinan. Perdebatan ini muncul karena statistik yang dipakai tidak memasukan kekayaan alam/lingkungan hidup.

Dengan dipakainya statistik yang diusulkan Bank Dunia, perdebatan tadi berakhir karena statistik ekonomi telah memasukkan kemerosotan kekayaan alam/kerusakan lingkungan hidup. Berapa dampak ekonomi dari tsunami di Mentawai dan letusan Gunung Merapi? Secara konvensional, dampak ekonomi dirasakan makin besar bila yang terkena bencana adalah daerah yang ekonominya makin kaya.

Kalau yang terkena udara, lahar, dan debu tebal yang panas adalah Jakarta, maka biaya ekonomi akan tinggi. Perhatian dunia akan meledak dan media massa akan menyebutkan begitu besarnya kerugian ekonomi akibat bencana di Jakarta. Dengan perhitungan konvensional, dampak ekonomi tsunami di Mentawai menjadi tampak amat kecil karena tidak banyak kegiatan ekonomi di Mentawai.

Dampak meletusnya Merapi di lereng Merapi amat kecil karena kegiatan ekonomi di lereng itu masih terbatas. Terasa adilkah pengukuran konvensional ini?

Kalau saja sudah ada pengukuran dari Bank Dunia, yang menghitung kemerosotan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup, biaya terjadinya tsunami di Pulau Mentawai dan letusan Gunung Merapi di lereng Merapi juga akan menjadi besar.

Seorang kawan, yang bukan ekonom, bertanya ke saya, mengapa konsep yang tampak begitu sederhana itu saya sebut sebagai revolusi? Bukankah semua orang sudah tahu? Memang ekonom dan yang pernah belajar ekonomi sesungguhnya tahu akan hal ini. Mereka pernah belajar bagaimana suatu perusahaan menghitung kekayaannya dengan tidak melupakan menghitung biaya penyusutan (depresiasi).

Mesin yang kita pakai tentu suatu ketika tidak dapat dipakai lagi dan kita harus mengganti dengan yang baru. Nah, penyusutan nilai mesin itu harus diperhitungkan dalam menghitung keuntungan perusahaan.

Perhitungan penyusutan ini mutlak untuk menjamin kelangsungan perusahaan. Bila penyusutan tidak dilakukan, perusahaan seolah mempunyai keuntungan banyak namun secara tiba-tiba dapat dikagetkan karena tidak mampu mengganti mesin yang telah rusak.

Hal yang sama juga dipelajari pada awal kuliah ekonomi makro. Mereka belajar bahwa pendapatan nasional dapat diukur secara kotor (bruto), misalnya gross domestic product (GDP), ataupun secara bersih (neto) seperti net domestic product (NDP).Yang kotor belum memperhitungkan penyusutan kekayaan dalam perekonomian.

Sayangnya dengan berjalannya kuliah, pendapatan ataupun kakayaan nasional yang diukur secara bersih tidak lagi pernah dibicarakan. Sudah terlupakan bahwa penurunan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup sesungguhnya merupakan penyusutan kekayaan nasional dan harus diperhitungkan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi.

Kalaupun ada yang menyadari pentingnya penyusutan, mereka terbentur dengan tiadanya statistik untuk mengukur penyusutan. Para pejabat pemerintah dan ekonom yang memegang peran penting dalam pemerintah juga menyadari hal ini namun mereka tidak berani untuk melakukan revolusi.

Salah-salah, mereka justru dicemooh oleh dunia internasional. Maka,inisiatif dari Bank Dunia ini menjadi langkah politis yang amat penting. Indonesia dapat memberikan dukungan yang penting pada Bank Dunia.

Kita bersama-sama mencari statistik tersebut, kemudian kita sarankan pada Bank Dunia. Dengan statistik ini, masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam akan berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian.

Perencanaan pembangunan kita akan segera berubah dengan makin terperhatikannya masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Presiden tidak mengumumkan GDP tetapi NDP.

Sebelum mendapatkan konsensus mengenai statistik tersebut, kita dapat memulai dengan mengumumkan statistik mengenai kekayaan alam dan lingkungan hidup sekali dalam tiga bulan. Statistik itu diumumkan bersamaan dengan pengumuman statistik ekonomi makro konvensional.

Kalau memberikan dukungan kuat pada Bank Dunia, memberikan usulan statistik, dan segera memulai mengukur dan mengumumkan statistik kekayaan alam dan lingkungan hidup setiap tiga bulan.

Presiden Yudhoyono akan diingat sebagai presiden yang ikut merevolusi paradigma pembangunan. Yudhoyono akan selalu disebut dalam setiap buku teks ekonomi pembangunan sebagai presiden yang telah ikut memelopori revolusi paradigma pembangunan.

Terbayang, pada 2030 nanti saya akan berkata pada mahasiswa saya, ”Presiden Yudhoyono dan para ekonomnya memang hebat sekali. Mereka memanfaatkan momentum yang diciptakan oleh Bank Dunia, momentum memimpin ASEAN, dan menjadi anggota G-20. Dengan kepeloporan Indonesia, negara lain pun beramairamai mendukung gagasan Bank Dunia. Ini adalah revolusi besar dalam paradigma pembangunan ekonomi yang dimulai oleh Bank Dunia dan Indonesia.”(*)