Minggu, 07 Maret 2010

ELSHA INDAH CECILIA, 20207399, 3EB03 (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN/BPK)

MENGENAL JENIS PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Minggu-minggu terakhir bulan juni 2008 , kita disentakkan dengan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan opini: “Tidak menyatakan pendapat (disclaimer)”.
Apa saja sih jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukaan BPK RI. Terdapat tiga jenis pemeriksaan BPK-RI sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 4, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

1. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah (Pusat, daerah, BUMN maupun BUMD), dengan tujuan pemeriksaan memberikan pernyataan pendapat/opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat/daerah
Kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan atas empat kriteria:
• Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah
• Kecukupan pengungkapan
• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
• Efektifitas sistem pengendalian intern

Pernyataan pendapat/opini sebagai hasil pemerikasaan dimaksud terdiri dari pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, pendapat ”Wajar Dengan Pengecualian”, pendapat ”Tidak Memberikan Pendapat” dan pendapat ”Tidak Wajar”



a. Pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, disingkat dengan WTP, dalam bahasa inggrisnya ”unqualified opinion”, adalah pendapat pemeriksaan rangking tertinggi dimana dalam pemdapatnya pemeriksa berpendapat laporan keuangan yang diperiksa itu telah menyajikan secara wajar apa yang telah dilaporkan dalam laporan keuangannya
Ini berarti bahwa laporan keuangan yang diaudit telah menyajikan seluruh komponen/transaksi pemerintah daerah yang material secara wajar, dengan kriteria:

* Laporan keuangan sudah lengkap ( terdiri dari: Laporan Perhitungan Anggaran, Laporan Aliran Kas, Neraca dan Nota Perhitungan APBD)
*Bukti-bukti/dokumen pendukung cukup lengkap
* Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
Pemakaian Standar yang konsisten
*Tidak ada kondisi yang memerlukan paragraf penjelasan

b. Pendapat ”Wajar Dengan Pengecualian”

Pendapat Wajar Dengan Pengecualian, disingkat dengan WDP, dalam bahasa inggrisnya ”qualified opinion” adalah pendapat pemeriksaan rangking berikut (rangking kedua), dimana pemeriksa dalam memeriksa laporan keuangan berpendapat bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah menunjukan laporan yang wajar dengan beberapa pengecualian. Dengan istilah lain, ”Wajar Dengan Pengecualian berarti, bahwa laporan keuangan yang di audit telah menyajikan komponen/transaksi pemerintah daerah yang material secara wajar, kecuali untuk komponen-komponen tertentu.

Kriteria dari pendapat ”Wajar Dengan Pengecualian” adalah:
• Laporan keuangan sebagian kecil ( tidak material) disusun tidak memenuhi standar akuntansi keuangan
• Ruang lingkup pemeriksaan dibatasi


c. Tidak Memberikan Pendapat

Pendapat ketiga, dan ini termasuk pendapat yang jelek, yang saat ini menimpa pemerintah provinsi DKI Jakarta, yaitu ”Tidak Memberikan Pendapat”. Dalam bahasa inggrisnya, ”disclaimer opinion”. Pemeriksa memberikan pendapat ini, karena ketidak lengkapan dan ketidak jelasan dokumen yang mendukung disiapkannya laporan keuangan tersebut. Pemeriksa/auditor tidak mempunyai keyakinan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Kriteria dari kelompok jenis opini ini adalah:
• Ruang lingkup audit dibatasi (sangat material)
• Auditor tidak independen
• Tidak ada kriteria dalam menilai laporan keuangan


d. Pendapat ”Tidak Wajar” ( Adverse opinion)

Pendapat keempat, adalah pendapat yang paling jelek dengan opini ”Tidak Wajar”, dalam bahasa inggrisnya ”adverse opinion”. Pemeriksa memberikan pendapat ”tidak wajar”, karena berdasarkan dokumen yang ditemukan dalam menyusun laporan keuangan , ternyata laporan keuangan yang telah disusun, tidak memenuhi kaidah-kaidah yang diharuskan dalam penyusunan laporan keuangan atau dengan kata lain, laporan keuangan yang diaudit tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Kriteria yang diperlukan:
• Prinsip akuntansi tidak dipakai
• Ketidak konsistenan dalam menggunakan prinsip akuntansi (material)




2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti/dokumen, untuk dapat melakukan penilaian secara objektive atas kinerja organisasi atau program/kegiatan yang diperiksa.

Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi/SKPD dan memudahkan pengambilan keputusan bagi gubernur selaku pimpinan tertinggi dari unit kerja dilingkungan pemerintah daerah

Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program adalah mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya. Sedangkan tujuan pemeriksaan yang menilai aspek ekonomi dan efisiensi berkaitan dengan apakah suatu organisasi/SKPD telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif di dalam mencapai tujuan program.









Contoh tujuan pemeriksaan atas hasil dan efektivitas program serta pemeriksaan atas ekonomi dan efisiensi adalah penilaian atas:

a. Sejauhmana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat
dicapai.

b. Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program.

c. Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya suatu program.

d. Sejauhmana suatu program mencapai hasil yang diharapkan atau menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.

e. Sejauhmana program berduplikasi, bertumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang sejenis.

f. Sejauhmana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan yang sehat.

g. Validitas dan keandalan ukuran-ukuran hasil dan efektivitas program, atau ekonomi dan efisiensi.

h. Keandalan, validitas, dan relevansi informasi keuangan yang berkaitan dengan kinerja suatu program.

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan,
pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat: eksaminasi , reviu , atau prosedur yang disepakati Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sering juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sebagai contoh adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang direncanakan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan terntentu /pemeriksaan investigatif, setelah BPK RI memberikan pendapat disclaimer.

Apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan, maka BPK harus memastikan melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah telah sesuai dengan permintaan.

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK-RI segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

ELSHA INDAH CECILIA, 20207399, 3EB03 (KORUPSI DI INDONESIA)

Korupsi di Indonesia
Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.
Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Pemberantasan korupsi di Indonesia
Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Orde Lama
Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.
Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.
Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil.
Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur.

Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.
Orde Baru
Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971
Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.
Reformasi
Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:
1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kepolisian
4. Kejaksaan
5. BPKP
6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)

Kamis, 04 Maret 2010

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTED STANDARDS (ELSHA INDAH CECILIA, 20207399, 3EB03)

Elsha Indah Cecilia (20207399)

Tugas Riset Akuntansi Kelas 3eb03

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS STANDAR PELAPORAN KEUANGAN INTERNASIONAL
Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adalah kumpulan dari standar akuntansi yang dikembangkan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik.

Terdiri dari 15 anggota dari sembilan negara, termasuk Amerika Serikat. The IASB mulai beroperasi pada tahun 2001 ketika ia menggantikan Komite Standar Akuntansi Internasional. Hal ini didanai oleh kontribusi dari perusahaan-perusahaan akuntansi yang besar, lembaga-lembaga keuangan swasta dan perusahaan-perusahaan industri, pusat dan bank pembangunan, rezim pendanaan nasional, dan internasional lainnya serta organisasi profesional di seluruh dunia. Sementara AICPA adalah anggota pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional, para pendahulu IASB organisasi, tidak berafiliasi dengan IASB. IASB tidak sponsor yang mendukung maupun yang sumber daya AICPA's IFRS website (www.IFRS.com).
1. Sekitar 117 negara memerlukan izin atau terdaftar domestik IFRS untuk perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Uni Eropa. Negara-negara lain, termasuk Kanada dan India, diharapkan untuk transisi ke IFRS pada tahun 2011. Meksiko berencana untuk mengadopsi IFRS untuk semua perusahaan yang terdaftar mulai tahun 2012. Beberapa memperkirakan bahwa jumlah negara-negara yang memerlukan atau menerima IFRS bisa tumbuh hingga 150 dalam beberapa tahun mendatang. Jepang telah memperkenalkan sebuah peta jalan untuk adopsi itu akan memutuskan pada tahun 2012 (dengan adopsi direncanakan untuk 2016). Negara-negara lain masih memiliki rencana untuk berkumpul (menghilangkan perbedaan signifikan) standar nasional mereka dengan IFRS.. Banyak orang percaya bahwa penerimaan IFRS di Amerika Serikat oleh SEC untuk perusahaan publik adalah niscaya. Selama bertahun-tahun, SEC telah menyatakan dukungannya untuk seperangkat inti standar akuntansi yang dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pelaporan keuangan dalam penawaran lintas batas, dan telah mendukung upaya dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) dan IASB untuk mengembangkan suatu set umum berkualitas tinggi standar global. November 14, 2008, SEC mengeluarkan komentar publik peta jalan yang mengusulkan transisi bertahap untuk wajib adopsi IFRS oleh perusahaan publik AS. Pada tahun 2009, krisis keuangan di SEC memfokuskan kembali prioritas lain. Namun, belakangan pernyataan dari pejabat SEC, termasuk kepala akuntan James Kroeker, menunjukkan bahwa Komisi akan memberikan kejelasan pada niat untuk IFRS pada akhir tahun.. Selain itu, rancangan SEC Lima Tahun Rencana Strategis termasuk komitmen untuk standar global.
Dengan mengadopsi IFRS, suatu bisnis dapat menyajikan laporan keuangan dengan dasar yang sama sebagai pesaing asing, membuat perbandingan lebih mudah. Selain itu, perusahaan dengan anak perusahaan di negara-negara yang memerlukan atau mengizinkan IFRS mungkin dapat menggunakan salah satu bahasa akuntansi perusahaan-lebar.. Perusahaan-perusahaan juga mungkin perlu mengkonversi ke IFRS jika mereka adalah anak perusahaan dari sebuah perusahaan asing yang harus menggunakan IFRS, atau jika mereka memiliki investor asing yang harus menggunakan IFRS.. Perusahaan juga dapat merasakan manfaat dengan menggunakan IFRS jika mereka ingin meningkatkan modal di luar negeri.

Walaupun sebuah keyakinan oleh beberapa keniscayaan penerimaan global IFRS, yang lain percaya bahwa US GAAP adalah standar emas, dan bahwa sesuatu akan hilang dengan penerimaan penuh IFRS. Selanjutnya, emiten AS tertentu tanpa pelanggan atau operasi yang signifikan di luar Amerika Serikat IFRS mungkin menolak karena mereka mungkin tidak memiliki pasar IFRS insentif untuk menyiapkan laporan keuangan.. Mereka mungkin percaya bahwa biaya yang signifikan terkait dengan mengadopsi IFRS lebih besar daripada manfaatnya.

Adopsi akan berarti bahwa SEC menetapkan jadwal tertentu ketika perusahaan publik yang terdaftar akan diperlukan untuk menggunakan IFRS sebagai yang dikeluarkan oleh IASB.. Konvergensi berarti bahwa AS FASB dan IASB akan terus bekerja sama untuk mengembangkan kualitas tinggi, kompatibel standar akuntansi dari waktu ke waktu. Lebih konvergensi akan membuat adopsi lebih mudah dan lebih murah dan mungkin bahkan membuat adopsi IFRS yang tidak perlu. Pendukung adopsi, namun, percaya bahwa konvergensi saja tidak akan pernah menghilangkan semua perbedaan antara dua set standar.
Pemain kunci Securities and Exchange Commission, yang bertanggung jawab untuk pengawasan dan pengaturan industri sekuritas dan memiliki tanggung jawab pengawasan FASB; di Dewan Standar Akuntansi Keuangan, sebuah badan independen yang menetapkan dan menafsirkan US GAAP; dan IASB, yang bekerja sama dengan FASB pada konvergensi dari GAAP dan IFRS. Melalui Standar Akuntansi Komite Eksekutif, yang telah memberikan pemikiran AICPA kepemimpinan ke IASB dan FASB topik pelaporan keuangan.
Sampai Securities and Exchange Commission mengeluarkan aturan yang memungkinkan atau mengharuskan perusahaan publik AS untuk mengadopsi IFRS, mereka harus terus menyiapkan laporan keuangan mereka di bawah US GAAP.. Beberapa perusahaan multinasional besar, seperti Procter & Gamble, bagaimanapun, telah mulai menggunakan IFRS untuk anak perusahaan asing di mana mereka diizinkan oleh hukum setempat. Also, some US subsidiaries of foreign-owned companies are also using IFRS. Juga, beberapa anak perusahaan AS dari perusahaan-perusahaan milik asing juga menggunakan IFRS.


Perbedaan terbesar antara US GAAP dan IFRS IFRS adalah bahwa keseluruhan menyediakan kurang detail. panduan tentang pengakuan pendapatan, misalnya, secara signifikan lebih kecil dari GAAP luas.. IFRS juga mengandung relatif sedikit instruksi spesifik industri.
Karena proyek yang sudah berjalan lama konvergensi antara IASB dan FASB, sejauh mana perbedaan spesifik antara IFRS dan GAAP telah mengecil.. Namun perbedaan yang signifikan lakukan tetap, paling salah satu dari yang dapat menghasilkan hasil yang dilaporkan sangat berbeda, tergantung pada perusahaan industri dan individu fakta-fakta dan keadaan.: Contoh:
• IFRS tidak mengizinkan Last In, First Out (LIFO).
. • IFRS menggunakan metode langkah tunggal untuk write-downs kerusakan daripada langkah kedua metode yang digunakan dalam US GAAP, membuat write-downs lebih mungkin.
. • IFRS memiliki batas probabilitas yang berbeda dan pengukuran objektif untuk kemungkinan.
• IFRS tidak mengizinkan utang untuk pelanggaran perjanjian yang telah terjadi harus diklasifikasikan sebagai non-arus pengabaian kecuali kreditur diperoleh sebelum tanggal neraca.

Konversi ke IFRS jauh lebih dari latihan akuntansi.. Ini akan mempengaruhi banyak aspek operasi perusahaan AS, dari sistem teknologi informasi dan persyaratan pelaporan pajak, pelaporan internal dan metrik kinerja kunci dan pelacakan saham berbasis kompensasi.

Seperti IFRS tumbuh dalam penerimaan, paling CPA, laporan keuangan dan auditor preparers harus menjadi pengetahuan tentang peraturan baru. Lain, seperti aktuaris dan penilaian ahli yang terlibat oleh manajemen untuk membantu dalam mengukur aktiva dan kewajiban tertentu, saat ini tidak diajarkan IFRS dan akan melakukan pelatihan komprehensif. Asosiasi profesional dan kelompok industri mulai IFRS mengintegrasikan ke dalam materi pelatihan, publikasi, pengujian, dan program sertifikasi, dan banyak college dan universitas termasuk IFRS dalam kurikulum mereka. Beberapa buku sudah meliputi IFRS, terutama dalam presentasi perbandingan untuk mereka petunjuk pada US GAAP. IFRS meliputi buku teks baru saat ini sedang ditulis dan harus yang beredar di masa depan cukup dekat.
5.
Biaya akan ditentukan terutama oleh ukuran dan sifat dari masing-masing perusahaan. Walaupun biaya awal untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi perbedaan antara US GAAP dan IFRS, pelatihan staf dan pelaksanaan dukungan TI bisa signifikan, konversi juga bisa mengakibatkan pengurangan biaya pokok untuk modal dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan operasi.. Dalam mengusulkan peta jalan untuk memindahkan semua perusahaan publik AS untuk standar global, Securities and Exchange Commission memprediksikan bahwa AS terbesar yang mengadopsi IFRS pendaftar awal akan dikenakan sekitar $ 32 juta per perusahaan dalam biaya tambahan untuk pertama mereka IFRS-siap laporan tahunan, dan bahwa rata-rata perusahaan AS akan dikenakan biaya antara 0,125% sampai 0,13% dari pendapatan.
Intinya adalah bahwa CPA perlu mulai untuk mempersiapkan hari dalam waktu yang tidak terlalu lama ketika Securities and Exchange Commission dapat menetapkan tanggal sukarela, atau bahkan wajib, adopsi IFRS oleh semua perusahaan publik Amerika Serikat. . Juga berhati-hatilah bahwa cara laporan keuangan siap berbeda berdasarkan apakah sebuah perusahaan adalah menggunakan IFRS, US GAAP, atau negara lain GAAP. Tetap mengikuti perkembangan SEC mengenai IFRS dan potensi adopsi oleh perusahaan-perusahaan AS, dan dari berbagai upaya untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan non publik untuk menggunakan IFRS juga. Dua sumber informasi yang baik adalah situs Web AICPA di www.ifrs.com, dan situs web SEC di www.sec.gov.
Semua diskusi sejauh tentang kemungkinan Securities and Exchange Commission menetapkan tanggal yang akan datang untuk sukarela, atau bahkan wajib, adopsi IFRS telah berlangsung selama satu-satunya perusahaan publik AS.

Yang mengatakan, banyak perusahaan swasta mengadopsi ketentuan Sarbanes-Oxley Act, seperti pembentukan komite audit independen.. Banyak mungkin mengambil tindakan yang serupa mengenai IFRS, bahkan jika mereka tidak diberi mandat untuk melakukannya.
. Yang mengambil potensi penghalang dan memberikan perusahaan-perusahaan swasta AS dan tidak-organisasi nirlaba pilihan apakah akan mengikuti IFRS.
Pada akhirnya adopsi IFRS oleh usaha kecil dan tidak-organisasi nirlaba cenderung didorong pasar. The IASB telah mengembangkan versi IFRS bagi usaha kecil dan menengah ukuran entitas yang akan meminimalkan kompleksitas dan mengurangi biaya persiapan laporan keuangan, namun memungkinkan pengguna dari orang-orang entitas 'laporan keuangan untuk menilai posisi keuangan, arus kas, dan kinerja.. IFRS untuk Entitas Kecil dan Menengah dirilis pada 9 Juli 2009.
AICPA Dewan Penguji Mei 2008 merilis sebuah draf eksposur mengenai isi untuk BPA Ujian dan bertanya tentang menambahkan IFRS.. Komentar surat seperti itu menunjukkan dukungan untuk bergerak.. Ujian pembaruan konten akan dikembangkan dan, untuk pertama kalinya, pengujian pada IFRS akan dimulai pada tahun 2011.






Selamat datang di AICPA's IFRS untuk UKM - US GAAP
Comparison Wiki Perbandingan Wiki
Tujuan dari Wiki ini adalah untuk memberikan secara terperinci dan komprehensif perbandingan Standar Akuntansi Internasional Dewan Standar Pelaporan Keuangan Internasional Kecil dan Menengah-Sized Entitas ( "IFRS untuk UKM") dengan persyaratan yang sesuai Amerika Serikat prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ( " US GAAP "). Tapi ini lebih dari sekadar sumber daya perbandingan, ini adalah Wiki. Itu berarti itu adalah sebuah kolaborasi, bekerja dalam proses yang berkelanjutan bagi siapa saja untuk berkontribusi dan digunakan.
Wiki ini dimaksudkan untuk menjadi sumber daya yang kaya. Standar Akuntansi yang AICPA tim memutuskan untuk memperkenalkan sumber daya perbandingan selama tahap pengembangan untuk membantu Anda belajar dan mempelajari diri kita sendiri tentang persamaan dan perbedaan antara IFRS untuk UKM dan US GAAP. Siapa pun menyiapkan laporan keuangan berdasarkan IFRS untuk UKM di Amerika Serikat dan siapa saja yang tertarik pada perbedaan antara dua set standar akuntansi akan menemukan sumber daya perbandingan ini berharga.
Sumber daya perbandingan akan mencakup semua bagian IFRS untuk UKM. Persyaratan pengungkapan IFRS untuk UKM bagian yang dikecualikan. Ketika selesai AICPA bagian, akan menambahkan informasi ke Wiki. Standar Akuntansi yang tim AICPA menyambut orang dengan minat dan pengetahuan tentang IFRS untuk UKM dan US GAAP untuk membaca Wiki dan berkontribusi.
Seperti dijelaskan lebih lengkap di bawah ini, kontribusi terhadap Wiki akan dipantau dan ditinjau oleh staf teknis AICPA. Diharapkan bahwa setelah semua bagian dari sumber daya perbandingan diperkenalkan dan terbuka untuk ditinjau dan mengedit, sumber daya akan dipertahankan dan diperbarui setiap tahun oleh AICPA.
Berkontribusi untuk IFRS untuk UKM - US GAAP Perbandingan Wiki
Siapa saja dapat berkontribusi pada AICPA's IFRS untuk UKM - US GAAP Perbandingan Wiki dengan mengklik tombol Edit Bab ini.. Dengan berkontribusi Wiki ini, Anda dapat meningkatkan sumber daya ini untuk seluruh BPA profesi. Secara spesifik, kontribusi berarti meningkatkan apa yang telah kami sajikan dalam kolom GAAP AS dari Wiki. Seperti yang anda lihat di Wiki, setiap bagian adalah kolom tiga meja. Kolom pertama menetapkan IFRS untuk UKM nomor ayat. Kolom kedua menyajikan apa IFRS untuk UKM persyaratan dan kolom ketiga menyajikan pandangan staf AICPA mengenai bagaimana persyaratan sesuai dalam US GAAP membandingkan. Ini adalah panduan dalam kolom ketiga yang kami harap pembaca Wiki ini akan memberikan kontribusi untuk dan memperbaiki.
Ketika Anda membaca Wiki dan menggunakannya sebagai sumber daya, Anda mungkin menyimpulkan, berdasarkan pengetahuan Anda, bahwa informasi yang disajikan dalam kolom GAAP AS perlu ditingkatkan. Mungkin penjelasan yang diperlukan, mungkin tambahan bimbingan akan sangat membantu, mungkin informasi tidak benar dan harus diperbaiki. Apa pun perbaikan, kami akan sangat menghargai berbagi pengetahuan Anda dan menyambut kontribusi Anda. Sebelum Anda berkontribusi, Anda akan ingin untuk membaca Mendaftarkan Tutorial dan bagian di bawah ini.

Reliability and Quality Control Kehandalan dan Quality Control
Tujuan kami adalah untuk AICPA's IFRS untuk UKM - US GAAP Perbandingan Wiki untuk menjadi sumber daya berkualitas tinggi. Ini berarti Standar Akuntansi AICPA anggota tim bertindak sebagai administrator, memantau pengeditan yang dilakukan pada Wiki untuk memeriksa keakuratan suntingan. Jika anggota tim Standar Akuntansi mengidentifikasi suntingan sebagai tidak akurat atau berkualitas rendah, mereka dapat dengan cepat dibalikkan atau dikoreksi.. Jika pengguna Wiki tidak setuju dengan isi atau keinginan untuk membahas AICPA Wiki dengan staf, ia dapat menghubungi di AICPA The AICPA administrator dapat melarang sementara atau secara permanen editor Wiki yang konsisten memposting perubahan atau penambahan yang tidak akurat atau tidak konsisten dengan tujuan dari Wiki.
Disclaimer
AICPA IFRS untuk UKM - US GAAP Perbandingan Wiki belum disetujui, ditolak, atau jika tidak ditindaklanjuti oleh setiap komite teknis senior dari AICPA itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, atau IASB dan tidak memiliki status resmi atau otoritatif. Wiki ini bukan merupakan sumber otoritatif yang didirikan prinsip akuntansi seperti yang dijelaskan dalam Dewan Standar Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Kodifikasi Wiki ini disiapkan oleh staf Standar Akuntansi AICPA's tim. Hal ini dirancang untuk memberikan berbagi pengetahuan dan informasi dalam kaitannya dengan subjek yang dicakup. Itu disajikan dengan pengertian bahwa AICPA tidak terlibat dalam memberikan hukum, akuntansi, atau layanan profesional lainnya.
Tentang IASB dan IFRS untuk UKM
The IASB (www.iasb.co.uk) adalah independen penyusunan standar akuntansi tubuh, yang berbasis di London.. Terdiri dari 15 anggota dari sembilan negara, termasuk Amerika Serikat. The IASB mulai beroperasi pada tahun 2001 ketika ia menggantikan Komite Standar Akuntansi Internasional. Hal ini didanai oleh kontribusi dari perusahaan-perusahaan akuntansi yang besar, lembaga-lembaga keuangan swasta dan perusahaan-perusahaan industri, pusat dan bank pembangunan, rezim pendanaan nasional, dan internasional lainnya serta organisasi profesional di seluruh dunia. Sementara AICPA adalah anggota pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional, para pendahulu IASB organisasi, tidak berafiliasi dengan IASB. IASB tidak sponsor yang mendukung maupun yang sumber daya AICPA's IFRS website (www.IFRS.com).
IFRS untuk UKM adalah sebuah modifikasi dan penyederhanaan IFRS penuh ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan perusahaan swasta pengguna dan meringankan beban pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan swasta melalui pendekatan biaya-manfaat. IFRS untuk UKM adalah global mandiri akuntansi dan standar pelaporan keuangan yang berlaku bagi tujuan umum laporan keuangan, dan pelaporan keuangan lainnya oleh, entitas yang di banyak negara dikenal sebagai kecil dan menengah entitas.